Nurcahya, Desy Risky Ananda (2021) Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
A. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
B. Abstrak.pdf Download (926kB) |
|
Text
C. BAB I.pdf Download (1MB) |
|
Text
D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (935kB) | Request a copy |
|
Text
G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) |
|
Text
H. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB) | Request a copy |
|
Text
I. JURNAL.pdf Download (303kB) |
Abstract
Abstrak Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak dapat dikenai tindakan yang berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia menuai banyak perdebatan, seperti tindakan kebiri kimia dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, relevansinya dengan tujuan pemidanaan, dan mengenai kedudukannya dalam sistem pemidanaan dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sifat dari sanksi pidana adalah reaktif terhadap pelaku dengan pemberian penderitaan secara sengaja, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif dengan pemberian perawatan terhadap pelaku. Dalam Pasal 81 ayat (7) ketentuan kebiri kimia menuai banyak perdebatan salah satunya yaitu kedudukannya dalam sistem pemidanaan yang mengatur mengenai tahap penetapan dan penjatuhan sanksi. Tindakan kebiri kimia tidak termasuk dalam sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, apabila digolongkan dalam sanksi tindakan, sifat dari tindakan kebiri kimia bertentangan dengan sifat tindakan dalam jenis sanksi. Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan kebiri kimia tidak termasuk dalam sistem pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP oleh karena secara yuridis makna tindakan kebiri kimia tidak sesuai dengan makna tindakan dalam jenis sanksi. Kata kunci: Kebiri Kimia, Sistem Pemidanaan Abstract Article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 concerning the Establishment of a Substitute Government Regulation of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2004 on Child Protection states that perpetrators of child sexual crimes may be subject to acts in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices. The provisions on chemical castration are subject to much debate, such as whether chemical castration violates human rights, relevance to the purpose of criminalization, and about its position in the criminal justice system. Sanctions in criminal law are divided into two, namely criminal sanctions and action sanctions. The nature of criminal sanctions is reactive to perpetrators by intentionally inflicting suffering, while the sanctions are anticipatory actions with the provision of care to the perpetrator. In Article 81 paragraph (7) the provisions of chemical castration reap many debates, one of which is its position in the criminalization system that regulates the level of determination and sanctions. Chemical castration measures are not included in criminal sanctions consisting of principal and additional criminal, if classified in sanctions actions, the nature of chemical castration acts is contrary to the nature of actions in this type of sanctions. The research was conducted with normative legal research by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results concluded that chemical castration measures are not included in the criminalization system stipulated in Article 10 of the Criminal Code because juridically the meaning of chemical castration is not in accordance with the meaning of actions in this type of sanctions. Keywords: Chemical Castration, Criminalization System.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebiri Kimia, Sistem Pemidanaan |
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 345 Criminal Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
| Depositing User: | Desy Risky Ananda Nurcahya |
| Date Deposited: | 03 Jul 2021 01:22 |
| Last Modified: | 03 Jul 2021 01:24 |
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10896 |
Actions (login required)
 |
View Item |