Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Terkait Kebijakan Kepala Daerah dalam Melakukan Pemberantasan Kegiatan Prostitusi pada Lokalisasi Dolog di Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang

Farid, Iman (2021) Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Terkait Kebijakan Kepala Daerah dalam Melakukan Pemberantasan Kegiatan Prostitusi pada Lokalisasi Dolog di Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. Pendahuluan.pdf Download (613kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (225kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (324kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB) \| Request a copy
	Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) \| Request a copy
	Text 8. Daftar Pustaka.pdf Download (223kB)
	Text 9. Artikel.pdf Download (321kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dalam melakukan implementasi peraturan daerah terkait kebijakan kepala daerah Kabupaten Lumajang terhadap adanya kegiatan dari prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Mengingat kembali ketika pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pemberantasan adanya kegiatan prostitusi yang menyebabkan pelaku dalam bisnis prostitusi dan sebagian besar masyarakat sekitar telah kehilangan mata pencaharian. Perilaku pada pelaku dalam kegiatan bisnis prostitusi biasa disebut dengan patologi sosial atau penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat sebab perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam dunia prostitusi dianggap sebagai perbuatan perilaku yang menyimpang atau penyimpangan sosial. Oleh sebab itu tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang merupakan tindakan tepat dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang terjadi di daerah Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pemberantasan yang tidak diimbangi dengan pengawasan akan memiliki efek balik yaitu menyebabkan permasalahan baru. Dalam melakukan Implementasi terkait dengan adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 1962 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah dalam melakukan pemberantasan pelacuran dikatakan gagal, sebab kebijakan yang dilaksanakan sebagai landasan hukum hanya bersifat sebagai pencegahan bukan lagi sebagai pemberantasan. Jika dilihat dari melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikatakan sangat tepat namun jika dilihat dari pengawasan dapat dikatakan tidak sesuai oleh sebab itu prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko masih berjalan meskipun telah dilakukan tindakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kata kunci: Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1962, Kebijakan Kepala Daerah, Penutupan Lokalisasi Dolog

Subjects:

300 Social Science > 320 Political dan Government Science > 321 System of Government and States

Divisions:

Faculty of Social and Politics Science > Department of Government Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Pemerintahan

Depositing User:

Iman Farid