Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember)

Rindiani, Ludiah (2021) Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[img] Text
a. Pendahuluan.pdf

Download (774kB)
[img] Text
b. Abstrak.pdf

Download (315kB)
[img] Text
c. Bab 1.pdf

Download (574kB)
[img] Text
d. Bab II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (645kB) | Request a copy
[img] Text
e. Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (713kB) | Request a copy
[img] Text
f. Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (314kB) | Request a copy
[img] Text
g. Daftar Pustaka.pdf

Download (455kB)
[img] Text
h. Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
i. Artikel.pdf

Download (556kB)

Abstract

Abstrak Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) untuk membangun desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) agar mencapai hasil yang maksimal dan APBDes, maka terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi, faktor pendukung maupun faktor penghambat di dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (menggambarkan situasi/kejadian) dengan sampel yakni Kepala Desa Karangsono, ketua BPD desa karangsono beserta jajarannya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Karangsono Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (sampel secara sengaja). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam membangun desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa karangsono Kecamatan bangsalsari kabupaten Jember sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penetapan peraturan desa yang belum dibukukan, BPD sampai sejauh ini hanya mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang ditetapkan ole kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini teijadi karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dari anggota BPD.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci : Hubungan Pemerintah Desa, BPD, APBDes, peraturan Desa.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Ludiah Rindiani
Date Deposited: 12 Aug 2021 01:30
Last Modified: 12 Aug 2021 01:30
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/11637

Actions (login required)

View Item View Item