Analisis Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Takbir, Muhammad (2016) Analisis Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of JURNAL HUKUM.pdf]
Preview
Text
JURNAL HUKUM.pdf - Published Version

Download (207kB) | Preview
[thumbnail of PENDAHULUAN.pdf] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (250kB)
[thumbnail of ABSTRAKSI.pdf] Text
ABSTRAKSI.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (76kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (143kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (124kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8kB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwasanya pembentukan peraturan harus mengacu pada jenis, hirarki dan materi muatan. Demikian halnya dengan peraturan bupati pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana peraturan yang ada di atasnya yaitu peraturan daerah Kabupaten. Dalam kenyataannya, hal tersebut dilanggar karena terbitnya peraturan bupati, padahal secara hierarki tidak diatur dalam peraturan daerah Kabupaten namun diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden. Di Kabupaten Jember telah terbit Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan Di Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 diatur bahwa penataan dan pengaturan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan termasuk kewenangan penerbitan dan perijinannnya terletak di Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Ijin usaha pengelolaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Purwanto, Djoko
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited: 14 May 2018 01:32
Last Modified: 26 Oct 2019 02:48
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/141

Actions (login required)

View Item View Item