Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Chamdani, Muh Fanny (2022) Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. Pendahuluan.pdf Download (1MB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (240kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (605kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (540kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Download (829kB)

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian proses yang bertujuan dan berorientasi
pada pembentukan dan pembaharuan hukum. Dalam prosesnya, terdapat keterlibatan masyarakat yang harus
dipenuhi sebagai salah satu aspek menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa media keterlibatan masyarakat telah
diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, namun akhir-akhir ini muncul sebuah media baru yang menjadi salah satu instrumen
keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu petisi daring. Petisi
daring saat ini sedang digandrungi masyarakat Indonesia terutama sebagai salah satu upaya penolakan
terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apakah fenomena
kehadiran petisi daring ini dikategorikan sebagai salah satu media keterlibatan masyarakat dalam
pembentukan perundang-undangan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis
Normatif, dan metode penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti, pendekatan perundang�undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini maka
dapat diambil kesimpulan bahwa, petisi daring tidak dapat menjadi media yang merepresentasikan keterlibatan
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Purwanto, Djoko

nidn0725016301

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Petisi daring, Keterlibatan masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Muh Fanny Chamdani | mfannychamdani@gmail.com
Date Deposited:	21 Jul 2022 06:13
Last Modified:	21 Jul 2022 06:13
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14144

Actions (login required)

View Item