Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Chamdani, Muh Fanny (2022) Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
1. Pendahuluan.pdf
Download (1MB)
[img] Text
2. Abstrak.pdf
Download (240kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf
Download (605kB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (702kB) | Request a copy
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (503kB) | Request a copy
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (393kB) | Request a copy
[img] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (540kB)
[img] Text
8. ARTIKEL.pdf
Download (829kB)

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian proses yang bertujuan dan berorientasi pada pembentukan dan pembaharuan hukum. Dalam prosesnya, terdapat keterlibatan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai salah satu aspek menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa media keterlibatan masyarakat telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun akhir-akhir ini muncul sebuah media baru yang menjadi salah satu instrumen keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu petisi daring. Petisi daring saat ini sedang digandrungi masyarakat Indonesia terutama sebagai salah satu upaya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apakah fenomena kehadiran petisi daring ini dikategorikan sebagai salah satu media keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dan metode penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti, pendekatan perundang�undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa, petisi daring tidak dapat menjadi media yang merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Petisi daring, Keterlibatan masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Muh Fanny Chamdani
Date Deposited: 21 Jul 2022 06:13
Last Modified: 21 Jul 2022 06:13
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14144

Actions (login required)

View Item View Item