KAJIAN YURIDIS KETETAPAN MPR DALAM PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011



Handika, Devi (2022) KAJIAN YURIDIS KETETAPAN MPR DALAM PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jembe.

[thumbnail of Pendahuluan.pdf] Text
Pendahuluan.pdf

Download (924kB)
[thumbnail of Abstrak.pdf] Text
Abstrak.pdf

Download (143kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (370kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (405kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (388kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (222kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (230kB)
[thumbnail of artikel.pdf] Text
artikel.pdf

Download (476kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 pengertiannya adalah semua warga negara Indonesia meniscayakan hukum sebagai pedoman atau landasan
bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara.
Tujuan penelitian ini mengkhususkan pada salah satu sumber hukum di Indonesia yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), dimana sebelum amandemen UUD 1945 MPR adalah lembaga tertinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan ditangan Rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR.
Namun setelah amandemen UUD 1945 MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga tinggi negara dan MPR tidak dapat lagi membuat Ketetapan MPR pasca di sahkan nya UU No 10 Tahun 2004 dimana TAP MPR dikelurakan dari susunan hierarki peraturan perundang undangan , namun pada tahun 2011 TAP MPR kembali lagi dimasukan ke dalam hieraki peraturan perundang undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 TAP MPR kembali lagi menjadi peraturan perundang undangan yang secara hierarki berada dibawah UUD 1945. Dan apabila TAP MPR mengelurkan Ketetapan Konsekuensi hukum nya bagaimana mengingat MPR tidak dapat lagi membuat Keteatapan mencabut atau mengubahnya. Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945.

Kata kunci: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Konsekuensi Hukum

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Djoko, Purwanto
nidn0725016301

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Konsekuensi Hukum
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Devi Handika | devihandika11@gmail.com
Date Deposited: 26 Jul 2022 01:14
Last Modified: 26 Jul 2022 01:14
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14148

Actions (login required)

View Item View Item