PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Danesa wijaya, Adam bintang (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[img] Text
A. PENDAHULUAN.pdf
Download (2MB)
[img] Text
B. ABSTRAK.pdf
Download (140kB)
[img] Text
C. BAB I.pdf
Download (967kB)
[img] Text
D. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (781kB) | Request a copy
[img] Text
E. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (681kB) | Request a copy
[img] Text
F. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (554kB) | Request a copy
[img] Text
G. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (631kB)
[img] Text
H. ARTIKEL.pdf
Download (786kB)

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi salah satu landasan tertinggi terhadap segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstistusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannnya, padahal penyelesaian sengketa pilkda diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum terhadap terbentuknya badan peradilan khusus. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus haruslah menjadi urgensi dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024. Dalam membentu menjawab terhadap kepastian hukum peradilan khusus pikada tentunya ada beberapa cara antara lain, memahami penafsiran konstitusional, teori kepastian hukum dan bentuk-bentuk badan peradilan khusus pilkada.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sengketa pilkada, mahkamah konstitusi, badan peradilan khusus
Subjects: 300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Depositing User: Adam bintang danesa wijaya
Date Deposited: 14 Apr 2023 05:40
Last Modified: 14 Apr 2023 05:40
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/16857

Actions (login required)

View Item View Item