Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan

Ikrimah, Syarifatul (2023) Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (170kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (750kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (725kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Download (1MB)

Abstract

Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan dan Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan melalui berbagai cara, seperti Penerapan regulasi dan peraturan, Pemberian sertifikasi, Monitoring dan evaluasi, Penerapan sanksi. Dan Dalam mengatasi masalah pelaku jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggung jawab seperti memasang kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, pemerintah bisa melakukan beberapa hal berikut Penegakan hukum, Koordinasi dengan PLN, Sosialisasi, Pemberian sanksi

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

kewenangan, pemerintah daerah, pelaku usaha

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

SYARIFATUL IKRIMAH