ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN PASAL 8 AYAT(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PUTRI, KARLADIAN (2023) ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN PASAL 8 AYAT(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (237kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (575kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (442kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Download (1MB)

Abstract

Metode penemuan hukum merupakan bentuk penalaran hukum atau interpretasi hakim terkait dengan suatu putusan hukum yang belum jelas atau belum ada dasar hukumnya. Hakim selain memberikan dasar pertimbangan yang baik dalam putusan yang dijatuhkannya, juga harus mampu untuk menentukan dasar hukum yang tepat dalam suatu putusan. Perjanjian kerja dapat berakhir karena hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Hal ini telah disepakati dan ditandatangani tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas persetujuan para pihak. Dari pembahasan babbab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Interpretasi Pasal 8 Ayat (1) terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah mempertegaskan bahwa PKWT dapat dibuat tidak lebih 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa waktu tersebut sudah termasuk masa perpanjangan. Selain itu pemerintah juga menghapus ketentuan 3 (tiga) tahun dalam PKWT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Perjanjian, Peraturan Pemerintah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Karladian Putri