Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Halim, Nur (2023) Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (669kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (378kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (301kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

DPR, PAW, Pemilu

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Nur Halim