Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Halim, Nur (2023) Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (669kB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (378kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf

Download (301kB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (290kB) | Request a copy
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (260kB) | Request a copy
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (227kB) | Request a copy
[img] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (275kB)
[img] Text
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: DPR, PAW, Pemilu
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Nur Halim
Date Deposited: 04 Aug 2023 01:25
Last Modified: 04 Aug 2023 01:25
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/18722

Actions (login required)

View Item View Item