PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SITUBONDO

Faizin, Nurul (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SITUBONDO. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (561kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (365kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (802kB) | Request a copy

Abstract

Dalam berlangsungnya pilkades serentak mempunyai beberapa permasalahan
yang biasanya kita sebut sengketa pilkades, dalam terjadinya sengketa pilkades tidak di
atur secara eksplisit terkait proses mekanisme penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan
kepala desa, baik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Desa Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Kepala Desa. Tujuan dalam penulisan ini yaitu mengetahui mekanisme
Penyelesaian Sengkata Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Situbondo Sudah Sesuai
Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberi gambaran serta penjelasan
atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang
ada didalamnya. mekanisme dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 61 dan
62 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa yang selanjutnya teknisnya
dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan
Pelaksaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada
dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa,
Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72
Tahun 2020.
Kata Kunci : Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Ubaidillah, Lutfian

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Nurul faizin | nurulfaizin1996@gmail.com
Date Deposited:	04 Aug 2023 02:09
Last Modified:	04 Aug 2023 02:09
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/18729

Actions (login required)

View Item