PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SITUBONDO

Faizin, Nurul (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SITUBONDO. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (561kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (365kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (802kB) \| Request a copy

Abstract

Dalam berlangsungnya pilkades serentak mempunyai beberapa permasalahan yang biasanya kita sebut sengketa pilkades, dalam terjadinya sengketa pilkades tidak di atur secara eksplisit terkait proses mekanisme penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan kepala desa, baik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Tujuan dalam penulisan ini yaitu mengetahui mekanisme Penyelesaian Sengkata Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Situbondo Sudah Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberi gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada didalamnya. mekanisme dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa yang selanjutnya teknisnya dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Kata Kunci : Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Nurul faizin