Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before The Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Ainuddin, Emha (2023) Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before The Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN-1.pdf Download (512kB)
	Text 2. ABSTRAK-1.pdf Download (160kB)
	Text 3. BAB I-1.pdf Download (486kB)
	Text 4. BAB II-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Download (326kB)
	Text 8. ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (555kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
lebih dalam mengenai Hak Imunitas dalam prinsip Equality Before The Law yang
dimiliki oleh anggota DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak
anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis
segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dengan
adanya hak imunitas anggota DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imuntas
tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjujung tinggi asas equaliy
before the law. Pasal yang mengatur tentang tentang hak imunitas DPR seperti pada pasal
224 dan 245 diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan putusan Nomor
76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan mahkamah MK mengatakan bahwa hak
imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil
dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam pasal 245 telah dihapus oleh MK.
Dengan adanya putusan MK menjadikan hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR tidak berlaku dalam segala hal, dan juga apabila ada
anggota DPR yang melakukan tindak pidana atau adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DPR dapat dibawa kehadapan
hukum selama apa yang dilakukan tidak dinilai sebagai menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR.

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Suryono, Ahmad

nidn

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Kajian yuridis; hak imunitas; equality before the law
Subjects:	300 Social Science 300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Depositing User:	Emha Ainuddin | emhahariwijaya@gmail.com
Date Deposited:	12 Aug 2023 01:46
Last Modified:	12 Aug 2023 01:46
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/19044

Actions (login required)

View Item