Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before The Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Ainuddin, Emha (2023) Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before The Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
1. PENDAHULUAN-1.pdf
Download (512kB)
[img] Text
2. ABSTRAK-1.pdf
Download (160kB)
[img] Text
3. BAB I-1.pdf
Download (486kB)
[img] Text
4. BAB II-1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (463kB) | Request a copy
[img] Text
5. BAB III-1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (353kB) | Request a copy
[img] Text
6. BAB IV-1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (240kB) | Request a copy
[img] Text
7. DAFTAR PUSTAKA-1.pdf
Download (326kB)
[img] Text
8. ARTIKEL.pdf
Restricted to Repository staff only until 2028.
Download (555kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Hak Imunitas dalam prinsip Equality Before The Law yang dimiliki oleh anggota DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dengan adanya hak imunitas anggota DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imuntas tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjujung tinggi asas equaliy before the law. Pasal yang mengatur tentang tentang hak imunitas DPR seperti pada pasal 224 dan 245 diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan mahkamah MK mengatakan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam pasal 245 telah dihapus oleh MK. Dengan adanya putusan MK menjadikan hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR tidak berlaku dalam segala hal, dan juga apabila ada anggota DPR yang melakukan tindak pidana atau adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DPR dapat dibawa kehadapan hukum selama apa yang dilakukan tidak dinilai sebagai menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kajian yuridis; hak imunitas; equality before the law
Subjects: 300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Depositing User: Emha Ainuddin
Date Deposited: 12 Aug 2023 01:46
Last Modified: 12 Aug 2023 01:46
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/19044

Actions (login required)

View Item View Item