Analisis Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widiyansyah, Kafi Aprileo (2024) Analisis Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (989kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (249kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (366kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara yuridis empiris, pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kladi belum optimal karena menghadapi beberapa kendala, seperti adanya perubahan kebijakan, letak geografis desa yang kurang menguntungkan, sumber daya manusia yang belum memadai, dan anggaran yang belum mencukupi. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan optimalisasi pengelolaan dana desa dan APBDes di Desa Kladi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan dan tidak dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, maka kepala desa dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kata Kunci: pengelolaan; anggaran; desa

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

pengelolaan, anggaran, desa

Subjects:

300 Social Science > 340 Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Kafi Aprileo Widiyansyah