Analisis Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Widiyansyah, Kafi Aprileo (2024) Analisis Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
1. PENDAHULUAN.pdf Download (989kB) |
![]() |
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (249kB) |
![]() |
Text
3. BAB I.pdf Download (366kB) |
![]() |
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB) | Request a copy |
![]() |
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB) | Request a copy |
![]() |
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB) | Request a copy |
![]() |
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB) |
![]() |
Text
8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) di Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara yuridis empiris, pengelolaan
dana desa harus melibatkan masyarakat dan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kladi belum
optimal karena menghadapi beberapa kendala, seperti adanya perubahan kebijakan, letak
geografis desa yang kurang menguntungkan, sumber daya manusia yang belum memadai,
dan anggaran yang belum mencukupi. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti
perbaikan jalan dan penyediaan air bersih belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa diperlukan optimalisasi pengelolaan dana desa dan APBDes di Desa
Kladi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila pengelolaan dana desa tidak dilakukan
secara transparan dan tidak dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan masyarakat, maka kepala desa dapat dikenai sanksi administratif hingga
pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Kata Kunci: pengelolaan; anggaran; desa
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingFauziyah, FauziyahNIDN0711078102
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Keywords/Kata Kunci: | pengelolaan, anggaran, desa |
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
Depositing User: | Kafi Aprileo Widiyansyah | kafiaprileowidiyansyah117@gmail.com |
Date Deposited: | 11 Jun 2024 07:18 |
Last Modified: | 11 Jun 2024 07:19 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21042 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |