Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

SEPTIAWAN, FAISAL ADITYA (2024) Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (603kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (401kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (476kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (413kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK
Perkembangan (PKL) Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi
suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti
trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan bahkan di
Tengah taman kota Alun-alun. Pedagang Kaki Lima khususnya di Kabupaten
Jember bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering
terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang
penggusuran. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang
Berjualan Di Area Alun-alun, menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yang
diterapkan adalah Yuridis empiris, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan
standar yang terdapat dalam hukum positif, dan Pendekatan Kasus (Case
Apporach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku
selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi
peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi.
Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun
2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin
dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.
Kata Kunci: Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Ubaidillah, Lutfian

NIDN0717018802

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	FAISAL ADITYA SEPTIAWAN | adityaaseptiawan@gmail.com
Date Deposited:	11 Jul 2024 07:01
Last Modified:	11 Jul 2024 07:01
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21363

Actions (login required)

View Item