Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

SEPTIAWAN, FAISAL ADITYA (2024) Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (603kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (401kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (476kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (413kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

ABSTRAK Perkembangan (PKL) Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan bahkan di Tengah taman kota Alun-alun. Pedagang Kaki Lima khususnya di Kabupaten Jember bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang penggusuran. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Area Alun-alun, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yang diterapkan adalah Yuridis empiris, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan standar yang terdapat dalam hukum positif, dan Pendekatan Kasus (Case Apporach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja. Kata Kunci: Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

FAISAL ADITYA SEPTIAWAN