ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (STUDI PENETAPAN Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr, PENETAPAN Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr)



Patimah, Patma Dewi Nur (2024) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (STUDI PENETAPAN Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr, PENETAPAN Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (654kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (238kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (495kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (537kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (438kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (351kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (409kB)

Abstract

ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan peraturan usia perkawinan
adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Keputusan mengizinkan Dispensasi Kawin tergantung pada
pertimbangan hakim berdasarkan fakta di Persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah
perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach),dan pendekatan kasus (case approach). Hasil
penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin sebelum
adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah menggunakan kaidah fiqih. Sedangkan
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin setelah adanya perubahan
Undang-Undang tentang Perkawinan menggunakan kaidah fiqih juga, namun Hakim berpendapat
bahwa ketentuan tentang Dispensasi Kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan
pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hakim dalam mempertimbangkan
permohonan dispensasi kawin harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak
hanya menggunakan kaidah fiqih dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang
lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Dan Hakim agar lebih teliti
dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin apakah telah terpenuhi alasan
yang mendesak ataupun belum.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim.
ABSTRACT
Based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the marriage age regulation is 19 years
for men and women. The decision to allow a Marriage Dispensation depends on the judge's
consideration based on the facts at the Trial. The purpose of this study is to find out how the Judge's
consideration in granting the Marriage Dispensation before and after the amendment of Law
Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage The type of
research used in this study is normative juridical research using the Legislative approach (statue
approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). The result
of this study is that the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case before the
amendment of the Marriage Law is to use the rules of fiqh. Meanwhile, the judge's consideration in
deciding the marriage dispensation case after the amendment of the Law on Marriage uses the rules
of fiqh and the Judge is of the opinion that the provisions on marriage dispensation are an urgent
solution that is needed in a compelling or abnormal situation. Judges should refer to the applicable
law so that in considering the application for marriage dispensation, they must not only use the rules
of fiqh where the judge prioritizes the interests of human beings rather than interpreting the law
from the point of view of logic and regulations. And the Judge should be more careful and careful
in granting the marriage dispensation application whether the urgent reasons have been fulfilled ornot.
Keywords: Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019, Judge's Consideration

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Ubaidillah, Lutfian
NIDN0717018802

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Patma Dewi Nur Patimah | myboo0508@gmail.com
Date Deposited: 11 Jul 2024 07:19
Last Modified: 11 Jul 2024 07:19
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21394

Actions (login required)

View Item View Item