Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia

Seyajit, Titania Chairunnisa (2024) Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyahh Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (691kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (366kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (512kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (360kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wujud perlindungan hukum kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu, serta untuk mengetahui nbagaimana benuk kedudukan dan hak para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lemahnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menyebabkan tragedi pemilu 2019 terulang kembali pada pemilu 2024. Dikarenakan tidak ada aturan tentang perlindungan hukum, Batasan jam kerja, dan perlindungan keselamatan kerja. Para penyelenggara pemilu banyak yang kehilangan nyawa dan jatuh sakit dikarenakan kelelahan ekstrem pada saat menjalankan tugasnya. Pada saat bekerja KPPS tidak ada batasan waktu dan bekerja secara terus menerus, yang
menyebabkan ribuan anggota KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Jumlah korban meninggal pada tahun 2024 mencapai 100 korban jiwa dan ribuan jatuh sakit. Selain itu pada saat bekerja mereka juga kerap mendapatkan intimidasi serta ancaman dari luar. Sebelumnya pemerintah memberikan solusi untuk menekan angka kecelakaan kerja pada KPPS, yaitu memberikan batasan umur calon pendaftar KPPS yaitu minimal usia 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Serta harus mengumpulkan surat keterangan sehat. Tetapi hal tersebut tidak efektif.

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Fitri, Icha Cahyaning

NIDN0706059001

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Perlindungan Hukum, KPPS, Penyelenggara Pemilu, Pemilu 2024
Subjects:	300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law 300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Titania Chairunnisa Setyajit | titaniachairunnisastyjt@gmail.com
Date Deposited:	12 Jul 2024 04:06
Last Modified:	12 Jul 2024 04:06
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21445

Actions (login required)

View Item