Urgensi Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Perwujudan Asas Good Governance Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara



Bintari, Silvana Ayu (2024) Urgensi Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Perwujudan Asas Good Governance Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (237kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (833kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (995kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (823kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (634kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (647kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas good governance pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan asas good governance pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil Penelitian ini termasuk dalam Penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan tugas dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih pada tahap transisi sehingga upaya demi upaya yang dilakukan untuk terus berkembang tetap berjalan agar terciptanya good governance. Namun dalam proses berjalannya terdapat kendala berupa kelemahan yang menghambat percepatan pengoptimalan good governance sehingga perlu usaha yang lebih keras untuk terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik. Namun yang paling utama adalah Penghapusan Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan Langkah yang kurang tepat karena dapat menimbulkan adanya intervensi politik sehingga dengan adanya Lembaga independen dapat mengatasi atau mengurangi permainan politik didalamnya.

Contribution
Contributor Name
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Suryono, Ahmad
nidn0724058105

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Good Governance, Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Silvana Ayu Bintari | silvanaayubintari2001@gmail.com
Date Deposited: 13 Jul 2024 01:27
Last Modified: 13 Jul 2024 01:27
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21446

Actions (login required)

View Item View Item