ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024

Putra, Angga Maulana (2024) ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
1. PENDAHULUAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf
Download (323kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf
Download (571kB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (630kB) | Request a copy
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (580kB) | Request a copy
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (330kB) | Request a copy
[img] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (557kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik terhadap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKPU No. 4 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengatur tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD. Pemanfaatan SIPOL dalam verifikasi administrasi partai politik sudah sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan verifikasi partai politik oleh KPU. Namun, dalam pelaksanaan verifikasi anggota partai politik melalui video call, terdapat perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Menurut KPU, verifikasi lewat video call sudah sesuai PKPU No. 4 Tahun 2022, sedangkan menurut Bawaslu hal itu tidak sesuai prosedur dan melanggar PKPU No. 4 Tahun 2022 karena baru diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 yang diterbitkan setelah pelaksanaan video call.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: PKPU No. 4 Tahun 2022, Verifikasi Administrasi, Sipol, Video Call
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Angga Maulana Putra
Date Deposited: 14 Mar 2024 01:37
Last Modified: 14 Mar 2024 01:37
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21599

Actions (login required)

View Item View Item