KAJIAN YURIDIS PASAL 23 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK MENGENAI BATAS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK

Hendra, Tri Ferdianto (2024) KAJIAN YURIDIS PASAL 23 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK MENGENAI BATAS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN-2.pdf Download (26MB)
	Text B. ABSTRAK-2.pdf Download (6MB)
	Text C. BAB I-1.pdf Download (17MB)
	Text D. BAB II-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (28MB) | Request a copy
	Text E. BAB III-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text F. BAB IV-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA-2.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan pilar demokrasi dalam politik indonesia harus adanya hak berserikat dan berkumpul yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik sebagai salah satu bagian dari instrumen demokrasi harus di tata kembali untuk mendukung sistem presidensil yang efektif. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan partai politik sebagai salah satu insrtumen pendukung kuat dalam keberlangsungannya, maka dari itu terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Melihat ketiga partai politik besar yang ada di Indonesia, seperti PDIP, Demokrat dan Gerindra bisa dilihat secara jelas bahwasannya dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum masing-masing sudah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, dalam AD/ART masing-masing partai diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan masa jabatan kepengurusan. Hal ini dikarenakan ketua umum mempunyai hak prerogatif. Yang mana hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh ketua umum. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum Partai pada
kongres partai. Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Dikarenakan tidak adanya mekanisme yang secara sepesifik mengatur mengenai check and balances dalam UU Partai Politik dapat menimbulkan keleluasaan dalam internal kepengurusan Partai Politik untuk berbuat
sewenang-wenang. Oleh karena itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Terdapatnya ruang kosong yang begitu besar dalam UU Partai Politik berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik, tentunya menyebabkan Ketua Partai Politik yang menjabat (Ketua Umum) sangat besar untuk mengintervensi AD/ ART, disisi lain tidak adanya peran dari pihak luar maupun dari lembaga selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Icha, Cahyaning Fitrif

NIDN0706059001

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Partai Politik, Jabatan ketua Partai Politik
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 349 Law of Specific Jurisdictions & Areas
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Hendra Tri Ferdianto | hendratriferdianto1999@gmail.com
Date Deposited:	24 Jul 2024 06:24
Last Modified:	24 Jul 2024 06:24
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/22282

Actions (login required)

View Item