NARESWARI, GALUH APATYARAJNI (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
Text
1. PENDAHULUAN.pdf Download (908kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (313kB) |
|
Text
3. BAB I.pdf Download (434kB) |
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB) | Request a copy |
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB) | Request a copy |
|
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (390kB) |
Abstract
Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat untuk dijalani oleh umat manusia di seluruh belahan bumi. Tepatnya di negara China mengklaim telah menemukan sebuah virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia dan memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dan mematikan Virus ini bernama Covid-19. Pada tanggal 16 Maret 2020, Menteri Dalam Negeri Bapak Jendral Tito Karnavian di bawah intruksi dari Presiden Jokowi menerbitkan peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Salah satu pemerintahan daerah yang gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menangani penyebaran Covid19 di daerahnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan untuk penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp. 400 miliar. maka peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan Covid19 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah Jember. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian kebijakan pemerintah kabupaten jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Covid-19 masih dirasa kurang kurang transparan dalam penggunaannya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Regional Government Policy, Responsibility, Covid-19 | ||||||
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law | ||||||
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
Department: | S1 Ilmu Hukum | ||||||
Depositing User: | Galuh Apatyarajni Nareswari | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Contact Email Address: | apatyaagaluh@gmail.com | ||||||
Date Deposited: | 26 Jul 2024 06:37 | ||||||
Last Modified: | 26 Jul 2024 06:37 | ||||||
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/22438 |
Actions (login required)
View Item |