TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023



YASIN, NAUFAL BIMA ZAKI PUTRA (2024) TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of A. PENDAHULUAN.pdf] Text
A. PENDAHULUAN.pdf

Download (794kB)
[thumbnail of B. ABSTRAK.pdf] Text
B. ABSTRAK.pdf

Download (42kB)
[thumbnail of C. BAB I.pdf] Text
C. BAB I.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of D. BAB II.pdf] Text
D. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of E. BAB III.pdf] Text
E. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of F. BAB IV.pdf] Text
F. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (468kB) | Request a copy
[thumbnail of G. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
G. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (936kB)
[thumbnail of H. LAMPIRAN.pdf] Text
H. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil
Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,
telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu
mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia
sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik
Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif
digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang
dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum
tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama:
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah
dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip
independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar
yang mengatur independensi dan objektivitas.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
UBAIDILLAH, LUTFIAN
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Mahkamah Konstitusi
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Naufal Bima Zaki Putera Yasin | bimazaki18@gmail.com
Date Deposited: 29 Jul 2024 01:49
Last Modified: 29 Jul 2024 01:49
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/22554

Actions (login required)

View Item View Item