Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember

ACHMAD, BAIDLOWI (2024) Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (313kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (486kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (540kB)

Abstract

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Padahal tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memililiki kebermanfaatan dan nilai jual. Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan metode penelitian normatif, penulis mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember Namun, faktanya kebijakan Pemerintah Desa Langkap dalam pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

kebijakan, pemerintah desa, sampah

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Achmad Baidlowi