IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI DESA BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2006 menetapkan batas desa secara kartometris. Peta skala 1:5.000 s/d 1:10.000 digunakan untuk menetapkan dan menetapkan batas desa. Peta rupabumi terbaik, yang mencakup sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah skala 1:10.000 s/d 1:25.000. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 memungkinkan penetapan batas wilayah secara kartometris dengan data dasar peta rupabumi. Menggabungkan teknik penginderaan jauh, Sistem Informasi Geografi, dan Digital Elevation Model (DEM) sekarang dapat digunakan untuk memperbarui data batas wilayah berkat kemajuan teknologi pemetaan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat, penetapan dan penegasan batas desa dilakukan. Data gambar yang diregistrasi mengacu pada parameter peta rupabumi. Dengan informasi yang diberikan oleh tim JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), diharapkan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri untuk penetapan batas. yang menentukan titik kordinat yang dimulai dengan titik lokasi yang terhubung ke tiga desa, atau titik simpul tiga desa, sebagai acuan untuk pengambilan titik. Dikarenakan agar kegiatan penetapan batas desa bisa dibagi kelompok menjadi beberapa grub sehingga akan mempercepat kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Desa Balung Kulon. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini diambi dari dana bagi hasil pajak yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai dana penunjang kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di desa Balung Kulon.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Penetpan dan penegasan batas Desa