IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER



PURNANINGRUM, DIAH TRI (2024) IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (759kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (237kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (612kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (623kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (509kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (347kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (478kB)

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional di mana pemilihan umum (Pemilu)
memainkan peran penting dalam proses pemerintahan. Berakar dalam pembukaan Konstitusi
1945 yang menekankan kedaulatan rakyat, kerangka demokratis Indonesia menjamin
pemilihan umum langsung, universal, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Sifat
demokratis Pemilu menegaskan perannya sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan pilar
demokrasi Pancasila, mencerminkan komitmen bangsa ini terhadap pemerintahan oleh
rakyat, untuk rakyat. Ketentuan legislatif memastikan pemilu dilaksanakan secara transparan
dan inklusif, memfasilitasi partisipasi luas dari berbagai latar belakang etnis, ras, agama, dan
gender. Partisipasi perempuan dalam politik, didorong oleh kerangka hukum seperti UndangUndang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan representasi minimal 30%
perempuan dalam daftar calon, mempromosikan kesetaraan gender dalam representasi
politik. Meskipun langkah-langkah hukum ini, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan
perempuan sepenuhnya dalam ranah politik, memerlukan upaya berkelanjutan untuk
meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan. Lanskap politik Indonesia yang
berkembang menunjukkan peningkatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif,
menyoroti kemajuan menuju mencapai kesetaraan gender dan tata kelola inklusif. Upaya
untuk menegakkan dan merevisi hukum pemilu terus membentuk jalur demokrasi Indonesia,
memastikan bahwa Pemilu tetap menjadi salah satu pilar praktik demokratis dan identitas
nasional.
Kata kunci : Keterwakil

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Pawestri, Aris Yuni
nidn0701068304
Dosen Pembimbing
Fitri, Icha Cahyaning
NIDN0706059001

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: : Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Pemilu
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited: 06 Aug 2024 08:28
Last Modified: 06 Aug 2024 08:28
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/23164

Actions (login required)

View Item View Item