Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
Qur'ani, Atika (2025) Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
Pendahuluan.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (238kB) |
![]() |
Text
Bab 1.pdf Download (452kB) |
![]() |
Text
Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) | Request a copy |
![]() |
Text
Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB) | Request a copy |
![]() |
Text
Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) | Request a copy |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (395kB) |
![]() |
Text
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB) | Request a copy |
Abstract
Di Indonesia, pengelolaan sampah adalah subjek yang sedang diperdebatkan. Polusi disebabkan oleh melonjaknya jumlah sampah yang tidak diimbangi oleh pengelolaan sampah. Problem pengelolaan sampah menjadi sangat penting di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dan sanksi yang kurang efektif untuk melakukan efek jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember tidak melaksanakan penegakan peraturan tersebut. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa Perda No. 2 tahun 2023 tidak efektif dalam pengelolaan sampah. Kinerja yang buruk Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum adalah penyebabnya. Sampah umumnya dianggap oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami proses pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil karena tidak memiliki penyidik sendiri.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingSuryo K, PramukhtikoNIDN0002096502
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Keywords/Kata Kunci: | Penegakan Hukum |
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
Depositing User: | ATIKA QUR’ANI | atikaani15@gmail.com |
Date Deposited: | 14 Feb 2025 07:48 |
Last Modified: | 14 Feb 2025 07:48 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/24079 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |