Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Terkait Persyaratan Pengangkatan Jaksa Agung
Mahardika, Tegar Pamungkas Putra (2025) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Terkait Persyaratan Pengangkatan Jaksa Agung. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (202kB) |
![]() |
Text
3. BAB I.pdf Download (556kB) |
![]() |
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB) | Request a copy |
![]() |
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB) | Request a copy |
![]() |
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB) | Request a copy |
![]() |
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (717kB) |
![]() |
Text
8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
![]() |
Text
9. JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan Hakim MK dalam memutuskan putusan No. 6/PUUXXII/2024 terkait larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dalam petitumnya, dimana pemohon meminta agar anggota partai politik dilarang diangkat menjadi jaksa agung sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat, akan tetapi Hakim MK memutuskan bahwa hanya pengurus partai politik
yang diharuskan keluar dari kepengurusannya apabila ia akan diangkat menjadi jaksa agung. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 memperlihatkan kontradiksi antara semangat independensi penegakan hukum dan amar putusan yang memungkinkan adanya intervensi politik secara terselubung. Inkonsistensi logika hukum, penggunaan penafsiran ambigu, serta tindakan merumuskan norma
baru menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah keluar dari prinsip Judicial Restraint yang menjadi batas fungsional lembaga peradilan. Putusan ini berpotensi
menjadi preseden yang melemahkan integritas institusi penegak hukum dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan dan bebas dari kepentingan politik
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingSuryono, AhmadNIDN0724058105
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Keywords/Kata Kunci: | Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Partai Politik |
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
Depositing User: | Tegar Pamungkas Putra Mahardika | tegarpammahardika@gmail.com |
Date Deposited: | 13 Aug 2025 03:50 |
Last Modified: | 13 Aug 2025 03:50 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/26682 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |