ANALISIS YURIDIS PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Widodo, Bayu Prastyo (2025) ANALISIS YURIDIS PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (761kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (165kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)

Abstract

Kajian ini menganalisis kontribusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam prosedur pemberhentian konstitusional Presiden menurut UUD NRI 1945. Dalam arsitektur kelembagaan Indonesia yang mengadopsi distribusi kekuasaan demokratis, partisipasi komprehensif institusi negara menjadi esensial untuk mempertahankan ekuilibrium otoritas. Namun, DPD sebagai lembaga representasi daerah belum memiliki kewenangan signifikan dalam proses impeachment, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan DPD dalam pemakzulan berpotensi mencederai prinsip checks and balances dan melemahkan sistem bikameralisme. Studi perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Prancis memperlihatkan bahwa senat atau lembaga serupa DPD memiliki peran sentral dalam proses impeachment. Oleh karena itu, diperlukan amandemen kon-stitusi maupun revisi peraturan perundang-undangan agar DPD memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan strategis, khu-susnya yang menyangkut legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi yang representatif dan menjamin keterlibatan daerah dalam proses politik nasional.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Fitri, Icha Cahyaning

NIDN07069001

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	checks and balances; Dewan Perwakilan Daerah; impeachment; sistem ketatanegaraan; Undang-Undang Dasar 1945.
Subjects:	300 Social Science > 303 Social Process 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Bayu Prastyo Widodo | bprastyo464@gmail.com
Date Deposited:	19 Aug 2025 01:32
Last Modified:	19 Aug 2025 01:34
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/26858

Actions (login required)

View Item