ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024 (Studi kasus SK DPP PKB Nomor 33591/DPP/01/VII/2024 Tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Pergantian Anggota DPR RI Atas Nama Ach. Ghufron Sir



Jaelani, Andika Amri (2025) ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024 (Studi kasus SK DPP PKB Nomor 33591/DPP/01/VII/2024 Tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Pergantian Anggota DPR RI Atas Nama Ach. Ghufron Sir. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (692kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (494kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (635kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (706kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (629kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (610kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (598kB)

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengkajian ulang regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota
legislatif untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional calon terpilih dan menjaga integritas demokrasi
perwakilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Pemilu, UU
Partai Politik, UU MD3, dan peraturan KPU yang membuka celah bagi partai politik untuk mengganti calon
terpilih secara sepihak dengan alasan pelanggaran AD/ART partai, tanpa prosedur yang transparan dan
akuntabel. Praktik ini berpotensi menegasikan prinsip suara terbanyak, mencederai kedaulatan rakyat, dan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasus Achmad Ghufron Sirodj memperlihatkan lemahnya mekanisme
perlindungan hukum bagi calon terpilih, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Partai dan pengawasan
KPU. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi PAW dengan menitikberatkan pada
due process of law, keadilan substantif, dan perlindungan suara rakyat. Rekomendasi meliputi penguatan peran
Mahkamah Partai, harmonisasi peraturan antar lembaga, dan pembatasan kewenangan partai dalam PAW
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan pergantian anggota legislatif selaras dengan
prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Kata Kunci: Lembaga Legislatif, Pemilihan Umum, Partai Politik, Pergantian Antar Waktu.
Abstract
This study aims to analyse the urgency of reviewing the regulations on the replacement of legislative members
during their term of office (PAW) in order to strengthen the protection of the constitutional rights of elected
candidates and maintain the integritybof representative democracy. The method used is normative juridical with
a legislative, conceptual, and case study approach. The resultsbof the study show that there is a lack of harmony
between the Election Law, the Political Party Law, the MD3 Law, and KPUnregulations, which opens up
loopholes for political parties to unilaterally replace elected candidates on the grounds of violations of
partynstatutes, without transparent and accountable procedures. This practice has the potential to negate the
principle of majority rule,nundermine the sovereignty of the people, and create legal uncertainty. The case of
Achmad Ghufron Sirodj highlights the weakness ofnlegal protection mechanisms for elected candidates,
particularly regarding the authority of the Party Court and KPU oversight. Thenfindings of this st udy
underscore the need to reformulate PAW regulations with a focus on due process of law, substantive justice,
andnprotection of the people's voice. Recommendations include strengthening the role of the Party Court,
harmonising regulations betweenninstitutions, and limiting the authority of parties in PAW to prevent abuse of
power and ensure the replacement of legislative members aligns with democratic principles and the supremacy
of law.
Keywords: Legislative Institutions, General Elections, Political Parties, Mid-Term Replacement

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Ubaidillah, Lutfian
NIDN0717018802

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Lembaga Legislatif, Pemilihan Umum, Partai Politik, Pergantian Antar Waktu.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Andika Amri Jaelani | amriandika949@gmail.com
Date Deposited: 21 Aug 2025 01:26
Last Modified: 21 Aug 2025 01:26
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/27139

Actions (login required)

View Item View Item