Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ramadhani, Riska Kurnia (2019) Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text BAB I.pdf Download (794kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) \| Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text ARTIKEL.pdf Download (770kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantiaan pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bawaslu salah badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tujuan : Untuk mrngetahui Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin, Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu. Hasil : Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kedudukan bawaslu dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana pemilu. Kesimpulan : Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengaturan mengenai Bawaslu banyak mengalami penambahan yang mengarah pada penguatan pengawasan Bawaslu. Selain itu kedudukan mengenai lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dan peraturannya menjadi lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, Penceghan, Tindak Pidana Pemilu

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Subjects:

000 Computer Science, Information, & General Works > 001 Knowledge

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

["eprint_fieldopt_department_KODEPRODI74201#ILMUHUKUM" not defined]

Depositing User:

Users 209 not found.

Contributors: