Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan desa mendapatkan perhatian yang cukup baik terutama dalam segi keuangan desa. Oleh karena itu peneliti mengamati pemerintah desa dalam melaksanakan keuangan desa khususnya pada alokasi dana desa dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum jika terdapat ketidak sesuaian.
Peneliti dalam hal ini, menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang dimana peneliti menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hokum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana digunakan dalam hal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Karena alokasi dana desa sangat berpengaruh maka pemerintah juga memberikan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa tersebut.