Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi Kebijakan Kemenpora Tentang Pembekuan Pssi)



SILVIANA PUTRI, SEPTITA (2017) Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi Kebijakan Kemenpora Tentang Pembekuan Pssi). UNSPECIFIED thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of ARTIKEL.pdf]
Preview
Text
ARTIKEL.pdf - Published Version

Download (261kB) | Preview
[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf

Download (168kB)
[thumbnail of PENDAHULUAN.pdf] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (207kB)
[thumbnail of ABTRAKSI.pdf] Text
ABTRAKSI.pdf

Download (86kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (246kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (230kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (181kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (85kB)
[thumbnail of daftar pustaka.pdf] Text
daftar pustaka.pdf

Download (131kB)

Abstract

Atas dasar permasalahan yang ditemukan dari sebuah kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada intinya berisi pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarnya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi yuridis badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan (pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (kualitatif dan metode deduktif).

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Chumaidah, Menik
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords/Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, putusan PTUN
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited: 11 Jun 2018 01:25
Last Modified: 17 Sep 2019 13:57
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/328

Actions (login required)

View Item View Item