Cahyo, Angga Dwi (2018) Kajian Yuridis terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (518kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (150kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (332kB) |
|
Text
ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (650kB) |
Abstract
Sejak dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat berbagai respon ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat menilai bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk menindak keberadaan Ormas-ormas yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan Pancasila, dilakukan dengan cara semena-mena dan otoriter. Namun ditinjau lebih jauh lagi, bahwasanya Perppu tersebut dapat mengganggu jalannya demokrasi yaitu membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebijakan Pemerintah dengan diterbitkanyya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinilai dapat berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan demokrasi yang telah menjadi ruh dan budaya bangsa Indonesia serta berpotensi adanya penindasan Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Since the issuance of Perppu No. 2 of 2017 on Community Organizations, there are various responses in the midst of Indonesian society. The community considers that the steps taken by the Government to crack down on the existence of mass organizations that are considered to have violated the provisions of Pancasila, are conducted arbitrarily and authoritatively. However, it is further observed that the Perppu can disrupt the process of democracy, namely to restrain the freedom of expression of Indonesian society which has been regulated in Article 28 of the 1945 Constitution which reads freedom of association and assembly, issued thoughts orally and written and so regulated by law . The Government's policy with the issuance of Perppu No. 2 of 2017 on Social Organizations is considered to be potentially abused by the government to take actions that could violate the democratic provisions that have become the spirit and culture of the Indonesian nation and the potential for human rights abuses, in Article 23 paragraph (2) of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perppu, Human Rights, Government and Democrations | ||||||
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law | ||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
| Department: | ["eprint_fieldopt_department_KODEPRODI74201#ILMU HUKUM" not defined] | ||||||
| Depositing User: | Hendri UF | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 13 Jan 2020 02:24 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jan 2020 02:24 | ||||||
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/3342 |
Actions (login required)
 |
View Item |