Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Jaminan Produk Makanan Halal

Yulianti, Eka (2018) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Jaminan Produk Makanan Halal. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (232kB)
	Text ABSTRAKSI.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (129kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9kB)

Abstract

Terkait jaminan atas produk makanan halal, telah dibentuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (disingkat UUJPH). Dalam undang-undang yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan bahwa : produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut undang-undang ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa jaminan produk halal sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu tentang adanya BPJPH di tingkat daerah. Namun demikian dalam prakteknya, BPJH di tingkat daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian bersama.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Chumaidah, Menik

nidn0026045601

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited:	14 Jan 2020 01:47
Last Modified:	14 Jan 2020 01:47
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/3353

Actions (login required)

View Item