Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada dengan Calon Tunggal

Andriani, Weni Arista (2018) Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada dengan Calon Tunggal. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text 01 cover.pdf Download (21kB)
	Text 05 Daftar Pustaka.pdf Download (157kB)
	Text Abstraksi.pdf Download (203kB)
	Text 01 BAB I.pdf Download (349kB)
	Text 02 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text 03 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 04 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)

Abstract

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepa warga negaranya. Penjelasan UUD 1945 mengatakan antara lain. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (Machsstaat). UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dengan demikian negara Indonesia adalah Negara konstitusi berdasarkan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan. Dalam prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya, termasuk menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian negara yang menganut system demokrasi maka pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Pemerintah Demokrasi adalah suatu pemerintah yang melaksanakan kehendak rakyat, akan tetapi kemudian ditafsirkan dengan suara terbanyak dari rakyat banyak, jadi tidak melaksanakan kehendak seluruh rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi dijamin hak-hak kebebasan setiap orang dalam suatu Negara.
Fenomena pasangan calon (Paslon) tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah (PILKADA) sering terjadi, hal ini merupakan anomali bagi Indonesia yang memiliki sistem multipartai dan jumlah penduduk tinggi. Adanya daerah-daerah dengan Paslon tunggal disebabkan sedikitnya oleh empat faktor:
1. Rendahnya kaderisasi Partai Politik.
2. Biaya politik yang tinggi.
3. Dinamika politik lokal di daerah yang bersangkutan.
4. Adanya kenaikan mabang batas.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada dengan satu pasangan calon (calon tunggal) pada prinsipnya mekanisme penyelesaian hasil Pemilukada dengan calon tunggal sama dengan mekanisme penyelesaian dalam Pemilukada dengan calon lebih dari satu, hanya saja terdapat perbedaan tentang para pihak dan obyek Termohon yang diajukan dalam perselisihan. Para pihak yang dapat dijadikan subyek atau Pemohon dalam penyelesian sengketa hasil Pemilukada dengan calon tunggal adalah Pemantau Pemilihan. Sengketa hasil Pemilukada calon tunggal ada persyaratan prosentase perolehan suara yang dibatasi secara limitatif, kalau sudah 70 % yang setuju dengan pasangan calon tunggal atau kalau tidak setuju dengan calon tunggal hanya 10% suara maka tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Purwanto, Djoko

UNSPECIFIED

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Dalam pesta Demokrasi Penyelesaian sengketa pemilukada dengan calon tunggal
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited:	22 Jan 2020 02:33
Last Modified:	22 Jan 2020 02:33
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/3391

Actions (login required)

View Item