TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MEIDY PUTRI, BERLIANA (2019) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
ARTIKEL.pdf

Download (225kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (94kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (363kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (245kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (379kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (369kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (255kB)

Abstract

Latar Belakang: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. Akta kelahiran itu menjadi salah satu Dokumen Kependudukan yang sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukumatas kelahiran seseorang dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengurusnya. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan dorongan agar setiap kelahiran diikuti dengan pengurusan dokumen akta kelahiran. Dan akta kelahiran sangat penting dalam menentukan status hukum seseorang. Tujuan : untuk mengetahui bentuk tanggung jawab atas hilangnya Dokumen Kependudukan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Metode: dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil: Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Kantor Dispenduk Capil tentang pengurusan akta kelahiran, ternyata akta kelahiran yang asli tidak hilang melainkan berkas atau syarat-syarat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran yang hilang. Dalam hal tersebut apabila akta kelahiran asli yang hilang dan yang menghilangkan adalah pihak Dispenduk Capil, maka pihak Dispenduk Capil telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kesimpulan: bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang diberikan kepada Dispenduk Capil. Kata Kunci : Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UU No. 24 Tahun 2013

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1 - Undergraduate Thesis)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 30 Sep 2020 04:31
Last Modified: 30 Sep 2020 04:31
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5932

Actions (login required)

View Item View Item