LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Manda Marina, Ferdina (2019) LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text JURNAL.pdf Download (346kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (262kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 1410111034.pdf Download (506kB)

Abstract

Kereta mini adalah kereta gandeng yang dimodifikasi sedimikian rupa yang melintas
dijalan raya mengangkut masyarakat dan mayoritas anak-anak serta orang dewasa yang berjalan
melintasi perkampungan maupun di jalan raya. Kereta mini merupakan kereta gandeng yang
biasanya memiliki satu sampai tiga gerbong dan berhenti dititik-titik tertentu seperti, pasar,
pertokoan dan lain sebagainya. Peminat kereta mini juga sangat banyak karena harganya yang
relatif murah untuk hiburan ataupun angkutan masyarakat. Kereta mini ini didesain sedemikian
rupa untuk menarik pelanggan agar mau memakai jasanya, akan tetapi kelengkapan kereta mini
sangat minim seperti, tidak ada pengaman seperti sabuk pengaman, helm, pintu yang pendek.
Maka dari itu keselamatan pengguna kereta mini harus diperhatikan.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu
menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian
dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. adapun pengumpulan
data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu
wawancara.
Hasil dari penelitian ini menitikberatkan mengenai pengaturan hukum kereta mini. Kereta mini
pada dasarnya merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi Peraturan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, kurangnya jumlah dan fasilitas penegak
hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Diperlukan regulasi dari pemerintah
khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan
kereta mini yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkankebutuhan lokal khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna, dikarenakan tidak dipungkiri
kereta mini telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian.
Kata kunci: upaya penegakan, kereta mini

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Suhadi, Manan

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited:	01 Oct 2020 03:39
Last Modified:	21 Feb 2025 03:05
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5993

Actions (login required)

View Item