LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Manda Marina, Ferdina (2019) LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
JURNAL.pdf
Download (346kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (88kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf
Download (262kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (280kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (405kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (214kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (172kB)

Abstract

Kereta mini adalah kereta gandeng yang dimodifikasi sedimikian rupa yang melintas dijalan raya mengangkut masyarakat dan mayoritas anak-anak serta orang dewasa yang berjalan melintasi perkampungan maupun di jalan raya. Kereta mini merupakan kereta gandeng yang biasanya memiliki satu sampai tiga gerbong dan berhenti dititik-titik tertentu seperti, pasar, pertokoan dan lain sebagainya. Peminat kereta mini juga sangat banyak karena harganya yang relatif murah untuk hiburan ataupun angkutan masyarakat. Kereta mini ini didesain sedemikian rupa untuk menarik pelanggan agar mau memakai jasanya, akan tetapi kelengkapan kereta mini sangat minim seperti, tidak ada pengaman seperti sabuk pengaman, helm, pintu yang pendek. Maka dari itu keselamatan pengguna kereta mini harus diperhatikan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. adapun pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara. Hasil dari penelitian ini menitikberatkan mengenai pengaturan hukum kereta mini. Kereta mini pada dasarnya merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi Peraturan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, kurangnya jumlah dan fasilitas penegak hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Diperlukan regulasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan kereta mini yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkankebutuhan lokal khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna, dikarenakan tidak dipungkiri kereta mini telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian. Kata kunci: upaya penegakan, kereta mini

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 01 Oct 2020 03:39
Last Modified: 01 Oct 2020 03:39
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5993

Actions (login required)

View Item View Item