KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KUSDIANTARA, FITRIA (2019) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
JURNAL.pdf

Download (176kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (228kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (454kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (332kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (420kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (279kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)

Abstract

Latar Belakang : Indonesia sebagai negara hukum, di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (welfare state) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi) kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare state diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah (aparat pemerintah) telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam perspektif kewenangan Pemerintah telah memberikankepastian hukum tentang landasan hukum dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah. Tujuan : Untuk Mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan yang bersifat diskresi dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil : Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan no 30 tahun 2014 terhadap pelaksanaan kebijakan yang bersifat diskresi dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kesimpulan : Bahwa pejabat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi dalam keadaan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak demi kepentingan masyarakat banyak. Karena aturan itu sangat terbatas sementara apa yang dilakukan dilapangan butuh keleluasaan, maka dari itu diberikan kebebasan bertindak (diskresi) kepada pejabat pemerintah. Kata Kunci : Kebijakan, Diskresi, Pejabat Pemerintah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1 - Undergraduate Thesis)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 01 Oct 2020 03:45
Last Modified: 01 Oct 2020 03:45
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5994

Actions (login required)

View Item View Item