ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

HERMAWAN, GAYUH DWI (2019) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (378kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (263kB)
	Text BAB 1.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) | Request a copy
	Text 1510111044.pdf Download (262kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala
desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekriptif/penelitian akan muncul
setelah penulis menguraikan landasan teori menegenai kewenangan. Otonomi
desa, pemerintahan dan pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa,
serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati
konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan
diatasnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya
ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan
memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai
dengan konteks permaslahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan
penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam
pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa
tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada Peraturan
Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki
kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap
kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan
pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat.
Kata Kunci : Kewenangan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

PURWANTO, DJOKO

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited:	01 Oct 2020 04:47
Last Modified:	19 Feb 2025 07:35
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5997

Actions (login required)

View Item