ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DWI HERMAWAN, GAYUH (2019) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (378kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (263kB)
	Text BAB 1.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) \| Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB) \| Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekriptif/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori menegenai kewenangan. Otonomi desa, pemerintahan dan pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permaslahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat. Kata Kunci : Kewenangan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Subjects:

300 Social Science > 340 Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

rahma wahyu ningsih

Contributors: