SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Adi Irawati, Lucyana (2019) SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (113kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (386kB)
	Text BAB I.pdf Download (346kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)

Abstract

Latar Belakang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU bekerja secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Kemudian dalam melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Dalam Peraturannya KPU Nomor 20 Tahun 2018 membuat sebuah ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, hal tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang dan juga bertentangan dengan pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sama sekali tidak mengatur mengenai adanya larangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tujuan : Untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil : sesuai dengan penelitian yang saya lakukan Pasal 4 Ayata (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kesimpulan : Menjadi anggota Legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bahkan termasuk mantan narapidana sekalipun karenayang disebut dengan mantan narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya, sehingga setelah selesai status mereka sama dengan warga lainnya dan patut mendapatkan persamaan dibawah kedudukan hukum, dengan menabrak Undang-undang dan membatasi hak warga negara untuk dipilih walaupun, di sisi lain KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, tetapi jika dengan cara menjegal seperti itu menurut penilaian saya sangat kurang bijaksana. Kata Kunci : Sinkronisasi, PKPU No. 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Department:	S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	rahma wahyu ningsih
Contributors:	Contribution Contributor Name NIDN/NIDK UNSPECIFIED PURWANTO, DJOKO nidn#
Date Deposited:	02 Oct 2020 02:36
Last Modified:	02 Oct 2020 02:36
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6027

Actions (login required)

View Item