SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Irawati, Lucyana Adi (2019) SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (113kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (386kB)
	Text BAB I.pdf Download (346kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text 1510111106.pdf Download (258kB)

Abstract

Latar Belakang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
menjalankan tugasnya KPU bekerja secara berkesinambungan dan dalam
menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu
menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Kemudian dalam
melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan
produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota. Dalam Peraturannya KPU Nomor 20 Tahun 2018 membuat
sebuah ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan Terpidana
Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, hal
tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena telah serta merta menghukum dan
membatasi hak seseorang dan juga bertentangan dengan pasal 240 Ayat 1 Huruf (g)
Undang-undang Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang
sama sekali tidak mengatur mengenai adanya larangan mantan Terpidana Bandar narkoba,
Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tujuan : Untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
Hasil : sesuai dengan penelitian yang saya lakukan Pasal 4 Ayata (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf (g)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kesimpulan : Menjadi
anggota Legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bahkan
termasuk mantan narapidana sekalipun karenayang disebut dengan mantan narapidana
adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya, sehingga setelah selesai status
mereka sama dengan warga lainnya dan patut mendapatkan persamaan dibawah
kedudukan hukum, dengan menabrak Undang-undang dan membatasi hak warga negara
untuk dipilih walaupun, di sisi lain KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih,
bebas dari korupsi, tetapi jika dengan cara menjegal seperti itu menurut penilaian saya
sangat kurang bijaksana.
Kata Kunci : Sinkronisasi, PKPU No. 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

PURWANTO, DJOKO

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited:	02 Oct 2020 02:36
Last Modified:	19 Feb 2025 07:36
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6027

Actions (login required)

View Item