IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fatmala Dewi, Riska (2019) IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
ARTIKEL.pdf

Download (397kB)
[img] Text
ABSTRAKSI.pdf

Download (85kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (388kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (329kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (353kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (376kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (231kB)

Abstract

Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku pada usaha ritel di Jember telah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2). Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh usaha ritel di Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, dan sumber data yang digunakan ialah sumber data Primer sebagai data utama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel di Kabupaten Jember ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak ingin mengalami kerugian dan agar konsumen tidakberbuat curang ketika membeli barang dan/atau jasa. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel di Kabupaten Jember kurang berjalan dengan lancar karena tidak adanya BPSK di Kabupaten Jember. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Usaha Ritel

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1 - Undergraduate Thesis)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 02 Oct 2020 05:26
Last Modified: 02 Oct 2020 05:26
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6050

Actions (login required)

View Item View Item