KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Harisanti, Silvinia (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
ARTIKEL PDF.pdf

Download (407kB)
[img] Text
ABSTRAK PDF.pdf

Download (163kB)
[img] Text
PENDAHULUAN PDF.pdf

Download (324kB)
[img] Text
BAB I PDF.pdf

Download (322kB)
[img] Text
BAB II PDF.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (420kB)
[img] Text
BAB III PDF.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)
[img] Text
BAB IV PDF.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (81kB)

Abstract

Kebijakan sistem perizinan yang ada di Kabupaten Jember mengenai perizinan administratif tersebut masih bisa dikatakan belum ada kebijakan khusus (peraturan daerah) yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Pelaksanaan Dampak lingkungan (Amdal) bahwa keberhasilan suatu lingkungan yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat pembangunan yang berdampak negatif yang dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember harus berperan aktif untuk membuat kebijakan mengenai hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini belum mempunyai kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan AMDAL, sehingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negaraa Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur hingga diterbitnya SKKL dan SKKL inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Jember dalam pelaksanaan AMDAL. Seharusnya pemerintah Kabupaten Jember perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana telah dijelaskan, bahwa kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwewenang dalam menetapkan dan melaksanaakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL. Kata kunci: Pelaksanaan AMDAL

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1 - Undergraduate Thesis)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 05 Oct 2020 01:14
Last Modified: 05 Oct 2020 01:14
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6116

Actions (login required)

View Item View Item