PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Yalas Anggia, Virla (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
ARTIKEL.pdf

Download (294kB)
[img] Text
ABSTRAKSI.pdf

Download (145kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (284kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (280kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dan bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer sebagai sumber data utama, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Situbondo, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dan mengacu pada Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, namun penerapan Peraturan Daerah tersebut masih kurang optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah sebagai berikut : kurangnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam2 menjaganya. belum tersedianya museum untuk menyimpan temuan benda-benda cagar budaya. Dan kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cagar Budaya

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1 - Undergraduate Thesis)
Depositing User: rahma wahyu ningsih
Date Deposited: 05 Oct 2020 01:31
Last Modified: 05 Oct 2020 01:31
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6120

Actions (login required)

View Item View Item