Jayanti, Novi (2018) Formulasi Kebijakan Dalam Penataan Persaingan Usaha Angkutan Tradisional Dengan Usaha Angkutan Modern (Di Kota Probolinggo). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ARTIKEL.pdf Download (379kB) |
|
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (838kB) |
|
Text
ABSTRAC1.pdf Download (167kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (234kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (773kB) |
Abstract
Indonesia kini berada di era reformasi untuk berkembangnya suatu Negara, Indonesia yang memasuki era ke barat-baratan atau mengikuti alur barat yang berawal mula dari makanan siap saji, makanan ala barat seperti hamburger, pizza dan lainnya, mampu menyita kuliner dikalangan masyarakat. Tak hanya itu Transportasi saat ini sedemikian rupa dengan reformasi menjadi transportasi online. Tidak ada bisnis yang tidak tersentuh oleh kemajuan teknologi informasi. Kini transportasi mengalami perkembangan reformasi yang dimana transportasi ini bernama ojek online yang mampu mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyatannya adanya kekosongan hukum, belum adanya aturan perijinan angkutan umum roda dua. Isu konflik yang terjadi diantara persaingan usaha angkutan tradisional dengan usaha angkutan modern. Isu yang terkait dengan adanya aksi demo dari aliansi supir angkutan kepada pemeirntahan untuk menghentikan operasional dari ojek online. Realitas persaingan usaha transportasi. Terdapat persaingan antara usaha angkutan dengan ojek online dapat dlihat dari fasilitas yang diberikan oleh ojek online. Dimana fasilitas nya memberi kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna atau penumpang. Aksi demo aliansi supir angkutan terjadi pada dari bulan Agustus, demo dari supir angkutan beserta tukang becak dan konvensional yang menolak kedatangan ojek online, karena terdapat penghasilan dari konvensional yang menurun. Rasionalitas pilihan publik. Terdapat rasionalitas pilihan dari masyarakat lebih memilih ojek online daripada angkutan, karena lebih mudah dan jauh lebih cepat. Proses perumusan kebijakan persaingan usaha. Pemerintah masih menunggu keputusan atau kebijakan dari Kementerian Pusat Perhubungan dan Kementerian Pusat Komunikasi dan Informasi, selama itu pemerintah bukan memihak angkutan namun angkutan telah memiliki izin usaha sementara ojek online belum memiliki ijin usaha terlebih tak memiliki payung hukum yang jelas. Peraturan Walikota kebijakan persaingan usaha dengan Pemerintah mengeluarkan kebijakan nomor 116 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Angkutan Orang Dengan Sepeda Motor Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Kata Kunci : Ojek Online, Usaha Angkutan, Peraturan Pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subjects: | 300 Social Science 300 Social Science > 320 Political dan Government Science |
||||||
| Divisions: | Faculty of Social and Politics Science > Department of Government Science (S1) | ||||||
| Department: | S1 Ilmu Pemerintahan | ||||||
| Depositing User: | Dinda Novitasari | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2021 03:26 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2021 03:26 | ||||||
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7599 |
Actions (login required)
 |
View Item |