Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah merupakan sisa usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik ataupun anorganik yang bersifat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Fenomena persebaran sampah di Indonesia saat ini sedang maraknya, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampah menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu persebaran sampah diakibatkan belum adanya ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, tidak meratanya alat pengangkutan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Adapun pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan cara penanganan dan pengurangan sampah. selain itu adapula prinsip untuk mengatur persebaran sampah yang semakin merajalela yaitu prinsip good environmental governance. Prinsip tersebut dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
Kata kunci : sampah, pengelolaan, good environmental governance