ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA

ABSTRAK
Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Adapun keinginan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ( Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder, tersier dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaran di Kabupaten Jember.