PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUMBULSARI (Studi Kasus Putusan Nomor: 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr)

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan
cukup. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan-alasan yang digunakan hakim untuk memutus
perkara yang diadili. Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50
RV dalam setiap putusannya hakim harus memeriksa dan mengadili secara menyeluruh setiap
segi gugatan yang diajukan. Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil
penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim dalam
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mumbulsari tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup, karena tidak mempertimbangkan
legal standing Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari selaku Pemohon
sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr termasuk atau
merupakan putusan yang Onvoldoende Gemotiveerd Jenis penelitian yang dipergunakan dalam
penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian
yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para
sarjana.